STEKMEN POLITIK RAKYAT WEST PAPUA DI MANOKWARI.

STEKMEN POLITIK

STEKMEN POLITIK RAKYAT WEST PAPUA DI MANOKWARI.
========================================================
Disampaikan oleh KNPB MNUKWAR

55 Tahun Tri komando rakyat dikumandangkan di Yongjakarta oleh Presiden Soekarno adalah awal kejahatan dan tindakan klonialisme atas manusia melanesia di Papua Barat. 19 desember merupakan awal pelanggaran terhadap Hak Hidup, hak politik dan aneksasi bangsa  Papua ke dalam indonesia oleh soekarno dengan nafsu kekuasanya.

19 Desember 1961 (19 hari setelah manifesto kemerdekaan Papua 1 Desember 1961), Tri Komando Rakyat (Trikora) dikumandangkan Ir. Soekarno untuk menjajah teritori West Papua. Proses dekolonisasi West Papua digagalkan oleh watak ekspansionisme dan militeristik Indonesia. Ribuan rakyat West Papua dibantai dalam berbagai operasi militer.

Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia.

Alasan Aneksasi Wilayah Papua karena Klaim atas Kekuasaan Majapahit namun dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai. Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama hanya Papua Barat yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit ialah kepulauan Maluku Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan kerajaan Majapahit.

Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno telah memanipulasikan sejarah. Klaim atas Kekuasaan Tidore, pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.

Soekarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.

Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat.

Kapten Thomas Forrest Gubernur Ternate mengatakan bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.

Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Yang ada hanya hubungan vertikal antara  kerajaan Tidore dan Papua Barat klaim Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda, merupakan imajinasi.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore.

Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat, diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya.

Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar.

Lahirnya sebutan ‘Raja Ampat’ berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.

Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore.

Kelaim atas Hindia Belanda Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).

Banngsa papua dan bangsa indonesia memiliki sejarah perjuangan yang berbeda, dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa Bangsa Papua mampu mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku, Ondoafi, Mananwir dan Ondofolo (tribal leaders).

Setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah seperti seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay.

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing, Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh.

Perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula. Sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan kolonialisme.

Dalam kehidupan sehari-hariannya, moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan soeharto dan moyang bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami berbeda dengan bangsa Indonesia.

Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun.

Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.

Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908) dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, tetapi tidak pernah satu pemuda dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta, dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.mengatakan bahwa emerdekaan Indonesia tidak sangkut pautnya dengan Papua Barat . Dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945, Mohammad Hatta menegaskan bahwa, bangsa Papua adalah ras Melanesia, bangsa Negroid, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat.

Kini 55 tahun pendudukan kekuasaan kolonial Indonesia, West Papua masih menjadi wilayah protektorat yang belum menentukkan nasibnya sendiri. Perjuangan rakyat West Papua kini menjadi perjuangan rakyat dunia.

Oleh Karena Itu kami bangsa Papua Menyatakan bahwa :

1.     1.  Kami Bangsa Papua Barat Mendesak segera kembalikan hak politik bangsa Papua

2.      2.  Kami Bangsa Papua Barat menyatakan bahwa, kekuasaan Indonesia di West Papua selama 55 tahun adalah Kolonial

3.     3.   Komndao Trikora adalah awal kejahatan yang mengakibatakan Papua Barat Darurat HAM PBB,  segera mengirim Pelopor khusus PBB di Papua Barat

4.     4.   PBB segera meninjauh kembali Pepera 1969 dan  memberikan Hak penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat.

5.   5.     Kami Rakyat Papua Mandukung Penuh ULMWP menjadi anggota penuh MSG

Demikian Pernyataan sikap Ini Kami buat dengan Penu tanggung Jawab atas perhatian tak lupa Kami sampaikan terima kasih.

West Papua – Mnukwar 19 Desember 2016

Salam revolusi..! Kita Harus Mengakhiri

Badan penggurus Wilayah Mnukwar

Komite Nasional Papua Barat

Alexander Nekenem                                         Belkias Beanal

Ketua                                                               Sekretaris

Share This :